Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di
Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro
seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah
desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala
berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di
Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran
ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun,
Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan
di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang
mantri tani.
Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di
Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi
menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto
menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.
Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26
Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24
tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti,
Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo
Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam
karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari
pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen
dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.
Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa
Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan penting saat
Republik ini baru mulai berdiri setelah lepas dari penjajahan Belanda.
Banyak versi seputar Serangan Umum 1 Maret tersebut. Namun demikian,
peran Letkol Soeharto tentu tidak bisa dipisahkan dalam perang untuk
merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Tujuan utama
tentu untuk menaklukkan pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia
Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk
mengadakan perlawanan. Alhasil Serangan Umum 1 Maret bisa menunjukkan
kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada.
Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota
Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah
menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).
Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih
pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal
Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI,
Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat
Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto
memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia
mengundurkan diri, 21 Mei 1998.
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan
secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari
jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu
kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia
menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966
mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama
dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan
menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16
tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama
atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut
lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai
Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah
Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto
sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang
terlibat "dibuang" ke Pulau Buru. Program pemerintah Soeharto diarahkan
pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan
rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti
mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan
rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana
ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi
berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membentung laju inflasi.
Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir
tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.
Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah
mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap
gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.
Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka
langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah
melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan
pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek
dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang
melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi
pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30
tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya
mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak
mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada
masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik
sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka
pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan
terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan orde baru,
kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh
pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi
yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik,
pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Pada tahun 1998 merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya
masa reformasi bagi Indonesia, Dengan besarnya demonstrasi yang
dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan
Soeharto serta makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas
politik Indonesia maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Pak
Harto membacakan pidato "pernyataan berhenti sebagai presiden RI”
setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi
presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia
mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya.
BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa
kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada
tahun 1999. Kejatuhan Suharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu
rezim yang berkuasa sejak tahun 1968.
Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar